Solusi kenaikan BBM dan BLT

BBM dan BLT

Pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi, dan kemudian mengalihkan subsidinya ke bentuk lain yang lebih tepat sasaran. Di antaranya adalah untuk ‘bea siswa’ dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Akan tetapi, aksi demo kenaikan harga BBM seperti tak ada habis-habisnya. Antara lain alasan mereka adalah bahwa BLT tidak mendidik, BLT ‘hanya memberi ikan dan bukan kailnya’ dan sebagainya. Aksi demo semacam ini juga pernah terjadi di saat kenaikan harga BBM di tahun 2005. Pada saat itu, Presiden SBY menyatakan bahwa di samping melakukan protes, sebaiknya masyarakat juga memberi alternatif solusi yang dapat ditawarkan.

Sehubungan dengan itu, tulisan ini akan memberikan alternatif pandangan yang dapat kita tawarkan kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden SBY. Caranya adalah dengan menginvestasikan atau ‘meminjam’ dahulu sebagian kecil dari dana subsidi dan BLT yang ada itu, sehingga kita dapat mulai membangun kemandirian ekonomi bangsa. Studi kasus yang akan dijabarkan adalah dengan cara mengkordinasi dan memobilisasi potensi wakaf, zakat, infak dan sedekah (WZIS) secara nasional. Karena, tak dapat dipungkiri, bahwa WZIS merupakan ‘potensi luar biasa’ (dapat mencapai puluhan triliun rupiah per tahun) yang harus segera kita gali untuk membantu bangsa ini keluar dari kemelut dan krisis yang berkepanjangan.

Mobilisasi Segenap Potensi yang Ada

Untuk mulai menggugah motivasi masyarakat dalam menggalang potensi WZIS, alangkah baiknya seandainya program ini diawali dengan suri-tauladan. Misalnya, dengan mengadakan semacam ‘gerakan sadar berzakat’, yaitu dengan cara memotong 2,5 persen pendapatan jajaran pemerintah dan para wakil rakyat secara kolektif untuk membayar zakat profesi – seperti yang pernah dicontohkan oleh Presiden SBY.

Selain mengundang simpati, gerakan semacam ini akan sangat bermanfaat untuk menggugah kesadaran umat dalam berzakat, sehingga kelak dapat diberlakukan juga terhadap seluruh PNS dan karyawan BUMN/swasta/ nasabah bank yang telah muzaki. Gerakan persuasif semacam ini masih dapat ditingkatkan lagi dengan cara memberikan penghargaan kepada Pemda/LAZ yang telah berprestasi dalam menggalang potensi WZIS di wilayahnya; atau dengan mengadakan pertemuan rutin antar Pemda/LAZ/Bazda sehingga dapat saling berbagi program WZIS yang telah berhasil diterapkan di daerahnya masing-masing.

Lebih jauh lagi, partisipasi untuk program WZIS ini juga dapat dilakukan oleh sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, LSM-LSM, ormas-ormas, atau bahkan di dalam kegiatan “orientasi studi” para mahasiswa dan pelajar SMU – yang selama ini dianggap sebagai kegiatan “kurang bermanfaat dan kurang manusiawi”. Selain dari itu, umat Islam sendiri pun sebenarnya mempunyai ‘potensi khusus’ berupa sarana dakwah Jumat, majlis taklim, dan acara-acara hajatan kaum muslimin yang tersebar di berbagai tempat. Bentuk partisipasi yang ideal bagi mereka adalah dengan cara membentuk tim-tim perwakilan dan kemudian melakukan koordinasi dengan Bazda di wilayahnya masing-masing (Pasal 6 UU Nomor 39/1999 tentang Zakat: Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif).

Koordinasi Secara Nasional

Supaya pengelolaan WZIS dapat dilakukan secara nasional, maka anggaran untuk Baznas/Bazda harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD, sehingga potensinya juga harus dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan nasional. Konsekuensinya, maka pemerintah harus mewajibkan kepada warganegara yang telah muzaki untuk mengeluarkan zakatnya, karena pada harta muzaki itu terdapat hak fakir miskin yang harus dilindungi hukum. (QS 51:19: “Pada harta-harta mereka itu ada hak orang miskin…” )

Sejalan dengan itu, kelak kita juga membutuhkan UU WZIS baru yang lebih komprehensif dan konstruktif. Idealnya, kita juga harus punya Menteri Urusan Wakaf, Zakat, Infak dan Sedekah, sehingga memiliki otoritas dan keleluasaan dalam mengelola WZIS. Namun untuk sementara, masalah ini dapat ditangani dahulu oleh Depag, dengan menjalin kerja sama dengan Depkominfo, Depdagri, BPS dan Kadin (dan kementerian/instansi lain terkait). Dengan demikian, maka segala aspek yang erat kaitannya dengan hukum syariah, sistem informasi, peran swasta, maupun masalah sensus/pendataan penduduk dapat dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya. Kita juga dapat memanfaatkan hasil pendataan BLT yang telah ada, dengan lebih mengefisiensikan koordinasi sampai kepada tingkatan RT/RW. Koordinasi ini penting untuk menghasilkan ‘peta muzaki dan mustahik Indonesia’.

Untuk mewujudkan semua itu, yang kita butuhkan adalah :

1. kartu WZIS yang berisi nomor registrasi warga negara seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah. 

 2. formulir aplikasi muzaki/mustahik.

3. tanda terima untuk muzaki/mustahik/donatur

4. dua buah stiker identitas yang berbeda warnanya untuk ditempel di depan rumah muzaki/mustahik;

5. adalah program komputer [sederhana] penghitung zakat

6. sumber daya manusia yang profesional

7.  adalah investasi

Klik di sini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s