Jalan Panjang Reformasi TNI

Edy Prasetyono

Akhir-akhir ini beberapa kalangan menyoroti reformasi TNI yang dinilai kian melemah.

Salah satu argumen untuk mendukung penilaian ini adalah kasus penunjukan pejabat sementara gubernur Sulawesi Selatan yang berasal dari militer, pernyataan panglima bahwa bangsa ini tidak siap berdemokrasi, dan peradilan militer yang masih alot.

Dua aspek reformasi

Penilaian reformasi TNI harus dilihat dari dua aspek.

Pertama, aspek politik legal- kebijakan. Sejak pemisahan TNI dan Polri serta keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No 34/2004 tentang TNI, secara legal dan politik, kebijakan reformasi TNI telah menunjukkan kemajuan signifikan. TNI harus menjadi profesional, tidak berpolitik, tidak memegang jabatan publik, dan tidak boleh berbisnis. UU TNI juga menyatakan, dalam hal pelanggaran tindak pidana TNI tunduk pada peradilan umum. Bisnis-bisnis TNI juga akan diambil alih pemerintah dalam waktu lima tahun sejak berlakunya UU TNI tahun 2004. Bahkan gelar kekuatan TNI tidak sejajar birokrasi sipil dan difokuskan pada daerah rawan konflik, pulau terluar, dan perbatasan. TNI juga akan ditempatkan di bawah pengawasan dan tunduk pada Departemen Pertahanan. Pengerahan TNI harus diputuskan Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi, instrumen legal telah meletakkan dasar kuat ke arah profesionalisme dan ketertundukan TNI pada otoritas politik, yaitu Departemen Pertahanan dan DPR.

Aspek kedua, aspek implementasi. Aspek ini mensyaratkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan beberapa ketentuan UU TNI yang hingga kini masih menghadapi kendala. Pemerintah belum memberi kesejahteraan kepada prajurit TNI sebagai salah satu syarat tentara profesional. Demikian juga dengan pemenuhan kebutuhan alutsista yang masih amat kurang. Departemen Pertahanan juga harus diperkuat untuk dapat melaksanakan fungsi pembuat kebijakan pertahanan dan pengawasan eksekutif terhadap TNI. Juga masih menjadi pertanyaan bagaimana pemerintah akan melakukan pengalihan bisnis militer. Juga masih ironis, saat TNI tidak boleh menduduki jabatan publik (pembuat kebijakan) tiba-tiba dengan segala argumen, seorang TNI aktif secara cepat dipensiun untuk dijadikan pejabat sementara gubernur Sulawesi Selatan. Juga, tidak ada reaksi dari otoritas politik, eksekutif maupun legislatif saat Panglima TNI menyatakan bahwa bangsa ini tidak siap berdemokrasi. Di masa datang sebaiknya Panglima TNI atau anggota TNI tidak membuat pernyataan atau melontarkan sikap politik.

Tiga ”stakeholders”

Jadi, masalah keruwetan reformasi TNI sebenarnya terletak pada aspek implementasi yang melibatkan tiga pihak (stakeholders) yang saling terkait.

Apakah mereka yang duduk dalam legislatif dan eksekutif mempunyai kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan dan melakukan konsolidasi reformasi sektor keamanan, khususnya militer? Apakah mereka tidak tergoda untuk mencari dukungan TNI untuk kepentingan politik?

Pihak kedua adalah TNI sendiri. Tiap reformasi militer harus mengarah pada profesionalisme militer yang ditandai kecukupan alutsista dan kesejahteraan mereka. Ini adalah kewajiban negara yang diwujudkan melalui aneka kebijakan pemerintah dengan dukungan legislatif. Kesejahteraan TNI yang masih rendah membuka celah untuk terlibat politik dan bisnis dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Jadi, reformasi TNI memerlukan dukungan dari dalam TNI sendiri.

Reformasi TNI juga tergantung dari stakeholder ketiga, yaitu masyarakat. Jika masyarakat merasa reformasi TNI bukan kepentingan utamanya, akan sulit menggalang dukungan masyarakat untuk memperkuat reformasi TNI. Akibatnya, partai-partai politik tidak merasa penting untuk mengedepankan isu reformasi TNI sebagai agenda untuk mencari dukungan publik. Intinya, kesadaran publik dan partai politik tentang pentingnya reformasi TNI masih rendah. Pada aspek ini memang benar, proses reformasi TNI masih panjang karena menyangkut kepentingan, mindset, dan budaya.

Jika reformasi TNI melemah, kita tidak bisa langsung menyalahkan TNI. Konsolidasi otoritas politik di legislatif, eksekutif, dukungan partai politik, dan masyarakat sipil untuk melaksanakan reformasi harus terus dilakukan. Jalan panjang reformasi TNI harus ditempuh untuk profesionalisme TNI dan kehidupan politik yang demokratis.

By :  Edy Prasetyono

One response to “Jalan Panjang Reformasi TNI

  1. mbaleni sega wadhang vs mbelani sega wadhang
    Guyon parikeno, otak atik matuk dan masih banyak lagi kelebihan bahasa Jawa yang memang tak mau terus terang maupun terang terus dalam menyikapi kehidupan yang terasa pahit, getir, memilukan dan sekaligus memalukan.
    Di dunia olahraga tak ada kata kalah sebelum bertanding, serta mempertahankan prestasi lebih sulit daripada merebutnya. Dalam skala dunia, contoh bulu tangkis menjadi proyek pretasi dan prestise Nusantara. Mulai dari sekolah bulu tangkis atau pukul bulu, agar prestasi tak sekedar klas bulu. Ada pengkaderan atau pembibitan, seleksi dan pencarian pemain berbakat sampai uji tanding ke luar negeri. Dukungan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga terlebih KONI dengan PBSI jelas bukan proyek main-main, apalagi main-main proyek.
    Di panggung politik, beredar fatwa bahwa pemain tua sudah membosankan atau nyaris tak populer. Jangan lupa, semangat 1945 bisa tetap membara akan tetapi semangat Reformasi tak kalah garang. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Menang disumpah, kalah disumpahi.
    Tanah, air dan udara NKRI telah habis dikuras, diperas, dihempas, ditebas, diremas, dikelupas, diamplas, dan dikapling-kapling oleh berbagai kepentingan elit politik maupun kekuatan terselubung. Alam bisa menjaga dirinya sendiri, terbukti dengan bencana alam untuk menyeimbangkan dan sekaligus mengingatkan manusia jangan serakah, rakus, tamak, dan jahil.
    Kursi kekuasaan memang menarik, mulai dari tingkat lokal, regional sampai nasional. Harga jualnya sangat tinggi, tak terukur oleh mata rakyat. Bahkan kursi bekas atau apkirannya masih dipuja pengkutnya. Kembali ke bahasa Jawa, banyak yang merasa bisa duduk di kursi arau singgasana, tetapi lebih banyak lagi yang tak bisa merasa betapa berat menduduki kursi apalagi mengembannya. Napak tilas kekuasaan yang pernah dibangun atau diimpi-impikannya adalah hal yang sah dan lumrah saja. Terlebih bagi mereka yang habis modal, atau habis-habisan meraihnya. Inilah yang menyebabkan korupsi sekaligus KKN masih menjamur walau bukan musim hujan. Industri politik memang tujuan utamanyanya adalah meraih keuntungan dalam tempo sesingkat-singkatnya dan kalau perlu tanpa modal, dan tak mengenal bagi hasil. Acuan utama industri politik bukannya berada di antara kutub kalah dan kutub menang, lebih ke arah sama-sama tak dapat.
    Inilah salah banyak multitafsir dari opini yang saya tayangkan (hn).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s