Roda Tirani kekuasaan dari Trias Politica

Ternyata reformasi adalah kesalahan yang fatal di negeri ini terhadap semangat perubahan di negeri ini, reformasi tak mampu merubah apapun di negeri. Reformasi hanya mengahasilkan skenario demokrasi barat yang berperan menjaga kekuatan ekonomi barat dan kekuasaan dari komprador lokal, kita sadar bahwa proses demokrasi dalam sebuah negara yang di kenal dengan trias politica yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kita melihat dalam kasus hukum soeharto yang telah memiliki legitimasi hukum melalui tap MPR, ternyata prosesnya selalu di dominasi oleh kebijakan eksekutif. sehingga ketika soeharto masuk rumah sakit dengan berbondong – bondongnya para kroni meminta kebijakan eksekutif tuk mengesampingkan kasus hukum soeharto, dapat terlihat dengan jelas bahwa ruang yudikatif dapat dengan mudah di pengaruhi kebijakan poltik.

Di sini kemudian kita melihat adanya tirani kekuasaan yang di bangun antara eksekutif,legislatif dan yudikatif.

3 responses to “Roda Tirani kekuasaan dari Trias Politica

  1. sangat sependapat memang reformasi tidak merubah keadaan negeri ini menjadi lebih baik..yaa karena para praktik pemerintahan yang bersifat yudikatif, legislatif dan esekutifnya semua berasal dari orang-orang orba yang berkamuflase bersama-sama meneriakkan perubahan atas nama reformasi,,satu hal yang aneh kemana para tokoh reformis dulu??sebut saja amien rais, sri sultan hamengkubuwono xx, megawati dll..kenyataanya pasca reformasi yang jadi pilot negeri ini ya “ajudan-ajudan pengamanan istana orba” pada pecahnya peristiwa semanggi atau reformasi. bukan tokoh-tokoh reformasi yang berjuang pada waktu itu..hayoo

  2. sepertinya trias politica nya belum ada. waktu jaman orde baru hanya ada lembaga eksekutif. sekarang yang ada hanya eksekutif and legislatifnya saja. yudikatif hanya nama saja tapi tidak berjalan sesusai fungsinya. malahan legislatif sekarang sedang berperan sekaligus sebagai yudikatif jugašŸ˜¦ jadi teori belum diterapkan dlm praktek.

  3. betul, bahkan setelah amandemen masih banyak ketidakadilan dalam trias politica itu. seperti banyaknya campuR pekerjaan antara lembaga. seperti KPK dengan POLRIdan KEJARI. kalau KPK lebih efisien hapuskan sja wewenang POLRI untuk kasus korupsi. sehingga tidak adanya keabsolutan pada sebuah lembaga. toh kita lihat saat ini DPR lah segalanya!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s