Analisis singkat sejarah gerakan mahasiswa

DUA TAHAP REVOLUSI DEMOKRASI DAN PERAN OPOSISI ADHOC

Puncak revolusi mei 1998 adalah penggulingan Jenderal Besar (purn) Soeharto, didahului oleh pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa Indonesia. Namun, revolusi mei 1998 hanyalah awal dari tahap pertama (first strage) revolusi demokrasi yang dipelopori gerakan mahasiswa. Tahap pertama revolusi demokrasi ini merupakan tahap pembongkaran kesadaran massa dan mahasiswa terhadap struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menindas atau eksploitatif. Proses pembentukkan tahap pertama revolusi demokrasi ini berlangsung sepanjang sejarah rezim Orde baru (ditandai sejumlah “puncak” perlawanan gerakan mahasiswa 1974, 1987,1989, dan 1998). Peran oposisi adhoc gerakan mahasiswa merupakan peran historis yang dipaksakan secara struktural oleh rezim Orde baru yang menjalankan satu jenis faasisme baru yaitu fasisme pembangunan (developmental fascism). Peran ini menjadi permanen sepanjang sejarah rezim Orde baru karena diberangusnya semua kekuatan oposisi formal (dalam kondisi demokrasi merupakan peran partai politik) dan ditundukkannya masuarakat sipil secara korporatis-fasistis, maupun melalui kekerasan terbuka.

Peran oposisi adhoc ini kembali dijalankan gerakan mahasiswa dibawah rezim Abdurrahman Wahid karena; Pertama: agenda reformasi total tidak dilaksanakan oleh semua lembaga politik baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif; kedua: tidak ada satupun partai politik yang menegaskan kekuatan politik oposisional dan memperjuangkan pelaksanaan agenda reformasi total tanpa kompromi politik dengan rezim Orde baru; ketiga: semua partai politik peserta pemilu 1999 (48 parpol) adalah legitimator UU pemilu yang cacat demokrasi karena mensyahkan keberadaan TNI/POLRI di legislatif (DPR/MPR, DPRD I dan DPRD II) dan keikutsertaan partai Golongan Karya dalam pemilu tanpa pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan politik, ekonomi dan HAM sepanjang 32 tahun rezim Orde baru. Dengan demikian semua partai politik berkhianat terhadap agenda reformasi total dan revolusi demokrasi, karena menjadi kolaborator politik rezim Orde baru .

Tahap pertama revolusi demokrasi ini berawal pada tergulingnya Jenderal Besar (purn) Soeharto da berakhir pada pelaksanaan seluruh agenda reformasi total. Bila seluruh agenda reformasi total dijalankan maka terbentuklah demarkasi politik demokrasi/reformasi total terhadap politik anti-demokrasi/anti reformasi total. Oleh karena agenda reformasi total belum dijalankan hingga rezim Abdurrahman Wahid sekarang, maka gerakan mahasiswapun terus menerus menjalankan oposisi adhoc-nya. Dapat dicatat dengan sejumlah “puncak lain” selain Mei 1998 (pendudukan DPR/MPR dan penggulingan Soeharto), November 1998 (Semanggi I, penolakan terhadap SI MPR), September 1999 (Semanggi II, Penolakan terhadap UU Penanggulangan Keadaan Bahaya), Oktober 1999 (Penolakan terhadap Habibie dan Wiranto), Januari 2001 hingga sekarang (tuntutan terhadap penurunan Abdurrahman Wahid serta pembubaran dan pengadilan Partai Golkar).

Dalam skala waktu,tidak dapat ditetapkan kapan tahap pertama revolusi demokrasi atau pelaksanaan agenda reformasi total berakhir. Bukan tidak mungkin, bahkan rezim berikutnyapun yang berasal dari pemilu 1999 yang cacat demokrasi, bila Abdurrahman Wahid mengundurkan diri, tidak akan mampu dan mau menyelesaikan tahap pertama revolusi demokrasi tersebut. Tetapi secara teoritis, tahap kedua (second stage) dari revolusi demokrasi dapat diawali bila semua agenda reformasi total sudah dijalankan. Tahap kedua ini merupakan tahap pembongkaran struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menindas atau eksploitatif. Pada tahap keduainilah pemantapan dan pengembangan demokrasi dijalankan melalui proses konsolidasi dan pendalaman demokrasi.

GERAKAN POLITIK NILAI VERSUS GERAKAN POLITIK KEKUASAAN

Apakah gerakan mahasiswa bebas kepentingan politik? Tentu tidak, karena kepentingan pertama dan terutama yang diperjuangkannya adalah nilai-nilai (values) atau sistem nilai (values system) yang sifatnya universal seperti keadilan sosial, kebebasan, kemanusiaan, demokrasi dan solidaritas kepada rakyat yang tertindas. Karena itu oposisi adhoc gerakan mahasiswa di Indonesia merupakan gerakan politik nilai (values political movement) dan bukan gerakan politik kekuasaan (power political movement) yang merupakan fungsi dasar partai politik.Nilai-nilai universal tersebut juga hidup dalam konteks kesejarahan suatu gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa di Indonesia menterjemahkan nilai-nilai tersebut dalam konteks politik kontemporer Indonesia dalam bentuk agenda reformasi total sekarang ini berupa:
1. Amandemen UUD ‘45 menjadi konstitusi demokrasi,
2. Pencabutan Dwifungsi ABRI (TNI/Polri) atau penghapusan peran politik, bisnis dan teritorial TNI/Polri.
3. Pengadilan pelaku KKN sepanjang pemerintahan Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid,
4. Pengadilan pelaku kejahatan HAM sepanjang pemerintahan Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid.
5. desentralisasi atau otonomi daerah seluas-luasnya,
6. reformasi perburuhan dan pertanian.

Dibandingkan dengan gerakan politik kekuasaan yang menjadi ciri khas partai politik, dimana penetapan agenda dan target politik maupun pemilahan lawan dan kawan politik semata-mata sebagai urusan taktis dan strategis untuk memperkuat dan mengukuhkan posisi politiknya dalam percaturan kekuasaan sekarang dan di masa depan. Maka gerakan politik nilai yang menjadi ciri khas gerakan mahasiswa walaupun melakukan penetapan agenda dan target politik maupun pemilahan lawan dan kawan politik, tetapi samasekali tidak untuk memperkuat dan mengukuhkan posisi politiknya dalam percaturan kekuasaan. Contohnya, ketika gerakan mahasiswa menolak pemilu 1999 dimasa rezim Habibie, lebih disebabkan oleh perhitungan bahwa pemilu tersebut cacat demokrasi dan mnegkhianati agenda reformasi total. Tetapi, untuk 48 parpol peserta pemilu 1999, pemilu tersebut merupakan peluang untuk meraih dan mengukuhkan kekauasaan politik atau sekedar memperoleh legitimasi hukum untuk keberadaan partainya, bahkan sekedar memperoleh sedikit jabatan dan sejumput uang.

GERAKAN POLITIK NILAI UNTUK MENUNTASKAN REVOLUSI DEMOKRASI

Karena berdiri sebagai gerakan politik nilai, maka gerakan mahasiswa pun dengan luwes menetapkan sejumlah agenda dan target politik baru yang menghindarkan mereka dari jebakan dan manipulasi kepentingan elite maupun partai politik tertentu. Melalui pertarungan gagasan yang cukup tajam antar kelompok dan gerakan mahasiswa, sekarang secara praktis semua elemen gerakan mahasiswa “bersatu lagi” sebagai gerakan politik nilai, membela dan mengawal revolusi demokrasi dengan memperjuangkan agenda reformasi total yang mereka cita-citakan bahu membahu. Kini, kita semua menyaksikan sinergi gagasan dan kekuatan gerakan mahasiswa “bersatu” memperjuangkan agenda reformasi total atau enam visi reformasi , menolak kenaikan harga BBM dan sembako dan menjadikan KKN orde baru -partai Golkar sebagai musuh bersama (Common Enemy).

Peran mayarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam perkembangan Telekomunikasi

Begitu derasnya perkembangan industri telekomunikasi yang masuk ke Indonesia, sehingga menjadikan
Indonesia sebagai objek pasar yang strategis dengan kultur masyarakat yang konsumtif. Ketika negara ini menjadi objek bagi perkembangan industri telekomunikasi, maka peran pemerintahpun harus lebih extra terhadap pelayanan masuknya industri telekomunikasi di negeri ini.

Dari proses reformasi birokrasi yang sedang berlangsung di negeri ini, saya melihat ada perkembangan yang cukup baik bagi layanan kepengurusan sertifikasi di Ditjen POSTEL, karena sesuai dengan KM 10 pasal 2 ( Bahwa setiap perangkat di buat atau dirakit dan akan di pasarkan di
Indonesia wajib di sertifikasi). Kebijakan pemerintah yang menerima dengan baik masuknya industri telekomunikasi di
Indonesia telah di realisasikan dengan mempermudah pelayanan kepenguruasa sertifikasi bagi industri telekomunikasi yang akan memasarkan produknya di negara ini.

Ini pun harus di dukung dengan peran masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga kestabilan dari industri telekomunikasi dan mencegah penyimpangan yang dapat merugikan baik secara materi maupun penyimpangan fungsi perangkat telekomunikasi yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Saya melihat bahwa pemerintah masih lemah terhadap pengawasan masuknya perangkat telekomunikasi di Indonesia, karena masih banyak perangkat telekomunikasi yang masuk ke
Indonesia tanpa di sertifikasi atau belum di sertifikasi.

Kita tidak ingin bangsa ini dijadikan sebagai objek perdagangan produk illegal, karena Negara dapat di rugikan secara materil dan rentan terhadap penyimpangan dari fungsi perangkat telekomunikasi itu sendiri. Saya mengajak semua rakyat Indonesia, dunia usaha dan khususnya pemerintah bersama – sama melakukan Sweeping tehadap perangkat telekomunikasi yang telah di pasarkan di
Indonesia tanpa di sertifikasi.

Apakah Generasi kita jadi Generasi Plagiat ???

Mengulas sedikit pesan dari Founding Father kita terhadap kemerdekaan bangsa ini,” Jangan jadikan Bangsa ini Bangsa Plagiat “. Pesan ini menjadi sebuah tonggak kita sebagai genersi muda untuk meneruskan kemerdekaan bangsa ini, dalam kondisi relaitas negeri kita yang telah menjadi objek dari sebuah ekonomi pasar yang terus mengeksploitasi hasil kekayaan bangsa ini dan para penguasa yang telah menjadi Agen Kapitalisme, Liberalisasi, Demokrasi dan Ham. 

Bisakah kita melihat dengan baik bahwa anak dan cucu kita akan mendambakan sosok spiderman, batman, Karl Max, Lenin atau bisakah kita melihat dengan baik bahwa generasi kita saat ini lebih memilih makan MC. Donald dari pada mereka makan nasi uduk. Akankah kita biarkan anak dan cucu kita tumbuh dalam bayangan perilaku hidp bangsa lain, bisakah kita menerima anak dan cucu kita kemudian melakukan gaya hidup bebas serta mungkin 10 tahun ke depan seorang anak akan memanggil orang tuanya denga sebutan nama saja.

Akankah kita biarkan generasi bangsa ini tidak lagi mengenal Patih Gajah Mada, Wali Songo, Sudirman, Soekarno, Tan Malaka dan pejuang – pejuang bangsa ini yang dengan tulus ingin menyelamatkan generasi bangsa ini, kita biarkankah usaha mereka dan kita jerumuskankah generasi bangsa ini kembali menjadi budak-budak??????budaya,social, ekonomi bangsa lain.