KPU membuka ruang manipulasi Data Bagi Calon DPD

Dalam era reformasi ini keterbukaan informasi menjadi hal yang utama, sehingga masyarakat bisa memantau langsung perkembangan demokrasi di indonesia. Untuk itu sarana media masih menjadi tonggak utama dalam penyebaran informasi,karena akses informasi ini sangant di butuhkan masyarakat dalam mengiringi proses demokrasi yang sedang berjalan.

Pemilu 2009 sudah di depan mata, KPU dan dewan pers telah mengggagas aturan main kampanye melalui media, sehingga petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya dapat di jalankan oleh para kandidiat. Yang menjadi pertanyyan buat saya adalah, kenapa KPU tidak memasukkan syarat bagi para calon DPD untuk mempublikasikan daftar nama calon pendukungnya di media lokal atau media nasional.

Karena ini rentan akan manipulasi data para pendukung yang di daftarkan oleh calon DPD, siapa yang bisa menjamin kalau dukungan yang berupa KTP itu di ketahui oleh oleh pemilik KTP tersebut. Karena banyak beredar issue penjualan foto copy KTP pada saat persyaratan di buka bagi calon DPD, dan ini tidak di ketahui oleh pemilik KTP tersebut.

Untuk membuktikan isssue tersbut dan sebagai bentuk keterbukaan informasi, seharusnya KPU mengantisipai hal tersebut dengan memasukkan syarat bagi para calon DPD untuk mempublikasikan  daftar para pendukungnya melalui media lokal atau media nasional. Sehingga apabila ada manipulasi data, maka dengan sendirinya masyarakat yang KTP nya di daftarkan sebagai pendukung tetapi mereka tidak mengetahui kalau mereka di daftarkan sebagai pendukung akan melapor ke Bawaslu.

Di sini kemudian peran masyarakat dalam proses demokrasi tidak termarginalkan, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga proses demokrasi di indonesia akan meningkat.

Sudah saatnya  hak politik rakyat tidak lagi di marginalkan

Pasar Bebas tidak menyelesaikan Kemiskinan di Indonesia

Guru Besar Fakultas Ekonomi Indonesia, Sri Edi Swasono mengatakan pasar bebas di Indonesia saat ini tidak mendorong penyelesaian masalah kemiskinan. Sebaliknya, pasar bebas telah menggusur dan memperparah kehidupan kaum miskin.

Hal ini itu disampaikan dalam pidatonya dalam pembukaan Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal di Gedung Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok, Selasa 5 Agustus 2008.

Tergusurnya kaum miskin, menurutnya, akibat kebijakan ekonomi Indonesia yang pro ekonomi pasar bebas. Pemikiran ekonomi pasar bebas berkembang pada tahun 1723 hingga 1790. Penggagasnya adalah Adam Smith. Gagasan yang mendasari pasar bebas adalah individualisme dan persaingan.

“Kemiskinan tidak bisa diatasi oleh pasar,” katanya.

Sri Edi Swasono berbicara lugas tentang Adam Smith dan teori ekonomi neoklasiknya. Ia juga memaparkan mengapa sistem ekonomi tersebut tak cocok sekaligus bahaya bagi negara seperti Indonesia. Namun, menurutnya, Indonesia sudah terlanjur terbawa arus pasar bebas. Akibatnya, rakyat terjerat dalam kondisi kemiskinan yang akut.

“Indonesia saat ini masih percaya jika ekonomi tumbuh maka akan menyerap pengangguran,” katanya.

Ia melihat para pengambil kebijakan ekonomi Indonesia saat ini masih menganggap mekanisme pasar bebas adalah solusi untuk mensejahterakan warganya. Padahal, menurutnya, mekanisme ini justru memberikan kenyataan yang berbeda. Warga semakin kehilangan haknya untuk mendapatkan akses ekonomi, pendidikan hingga kesehatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sri tidak menjelaskan secara rinci mengapa dan bagaimana teori ekonomi neo klasik bisa berkembang di Indonesia. Siapa saja pelaku yang mendorong dan terlibat untuk menerapkan konsep pasar ini. Siapa yang menikmatinya? Apa langkah solusi strategisnya dan bagaimana menghadapi krisis kemiskinan saat ini?

Konferensi ini akan berlangsung hingga Kamis, 7 Agustus di Universitas Indonesia, Depok. Acara tersebut melibatkan sembilan lembaga masyarakat dan pendidikan seperti, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Praxis, Reform Institute, Jaringan Kerja Budaya (JKB), Trade Union Rights Centre (TURC), Pusat Sejarah dan Etika Politik (Pusdep) dan International NGO Forum on Indonesian Development (Infid).